Status Hukum Nikah Misyar di Indonesia

Bentuk nikah misyar sudah ada sejak masa silam. Bentuk nikah semacam ini adalah suami mensyaratkan pada istrinya bahwa ia tidak diperlakukan sama dengan istri-istrinnya yang lain (dalam kasus poligami), bisa jadi pula ia tidak dinafkahi atau tidak diberi tempat tinggal, ada pula yang mensyaratkan ia akan bersama istrinya cuma di siang hari (tidak di malam hari). Atau bisa jadi si istri yang menggugurkan hak-haknya, ia ridho jika hanya ditemani suami di siang hari saja (bukan malam hari), atau ia ridho suaminya tinggal bersamanya hanya untuk beberapa hari saja. (islamqa.com: fatwa 97642)

Nikah misyar.[Misyar adalah shighat mubalaghah (deskripsi hiperbolis) untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Barangkali perkawinan ini disebut demikian karena suami tidak tinggal menetap ditempat isterinya,akan tetapi ia selalu berpindah-pindah sering berpgian) dan hanya mengunjunginya sewaktu-waktu].

Nikah misyar termasuk model pernikahan yang terbilang baru di beberapa negara. Difinisi singkatanya,ia adalah “ akad perkawinan antara seseorang pria dengan wanita yang di lakukan sesuai syariat dan memenuhi syarat serta rukun rukunnya .hanya saja di dalam nya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal,nafkah, menetap bersamanya ,berbagai dengan istri-istri yang lain ,dan sejenisnya “.

Faktor terpenting yang mendorong kemunculan dan penyebaran fenomena perkawinan seperti ini di beberapa negara adalah adanya sejumlah wanita yang mencapai usia kawin dan telah cukup namun belum kawin.juga (perawan tua),atau mereka menikah namun kemudian menjanda muda entah karena di tinggal mati suaminya atau di cerai ,di tambah lagi dengan naluri seksual dan kebutuhan perempuan terhadap lelaki ,ini dari pihak perempuan .

Sementara dari pihak laki-laki ,mereka terdorong melakukan perkawinan model ini karena hasrat yang menggebu-gebu untuk melakukan hubungan seksual dan tidak merasa cukup dengan satu istri saja .namun kemampuan finasiyal mereka tidak mencukupi untuk melangsungkan perkawinan normal dengan segala konsekuensinya ,seperti memberikan mahar ,nafkah ,tempat tinggal,dan sejenisnya .

Dalam kasus lain ,laki-laki terdorong melakukan perkawinan model ini karena istri pertama menolak jika ia menikah lagi .atau di dorong oleh ambisi untuk menguasai ke kayaan si wanita- jika ia kaya sambil memanfaatkan ketidak –inginan siwanita untuk berpisah dengannya sehingga wanita tersebut bersedia mengucurkan kekayaannya (sementara pihak laki-laki bisa mencicipinya tanpa perlu membayar berbagai konsekuensi pernikahan normal )

Dan masih banyak lagi faktor yang mendorong orang lain untuk melakukan perkawinan model ini .

Bagaimana hukum perkawinan model ini dari sudut pandang syariat ?

Dari definisi di atas nampak jelas bahwa nikah misyar adalah akad perkawinan yang membuat syarat yang mengharuskan penghapusan beberapa hak istri atau suami ,sehingga lebih sesuai apa bila di bahas pada pembahasan mengenai syarat-syarat akadkalangan ahli fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai keabsahan perkawinan model ini dalam tiga arus pendapat ,259 [Mustajidat fi Az-Zawaj Wa At-Thalaq karya Usamah Al Asyqar,hlm:174 dan lain sebagainya (dengan beberapa suntingan)]

* Pendapat Pertama,

Boleh namun mengandung kemakruhan ,alasannya ,ini adalah ada yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang di tetapkan syara’dan tidak mengarah pada keharaman sebagai mana nikah tahlil dan mut’ah yang terpokok di dalam nya ,kedua pasangan sama-sama sepakat dan menerima jika istri tidak memperoleh hak tinggal secara menetap ,atau tidak menikmati bagian yang di peroleh istri-istri madu ,atau tidak menerima nafkah,dan sejenisnya .

Dalilnya ,umul mukminin Saudah binti zam’ah dalam sebuah riwayat yang shahih memberikan giliran harinya kepada madunya ,Aisyah .ketika ia sudah lanjut usia .sehingga “Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam pun memberikan bagian dua hari untuk Aisah ;giliran sendiri dan giliran saudah .”260[Hadits Shahih,ditakhrij oleh Al Bukhari (5212) dan Muslim(1463]
Hadits ini menujukan bahwa istri berhak untuk menggugurkan hak yang telah di berikan syariat kepadanya ,misalnya tinggal bersama suami dan nafkah .

Kemudian, perkawinan adalah pemenuhan naluri fitrah pada perempuan dan penjagaan diri dari kubang kenistaan (pezinaan ) ,dan dengan model perkawinan ini ia pun tetap bisa memperoleh anak yang didambakannya .

Adapun penghukuman perkawinan ini sebagai sesuatu yang mubah namun makruh mengacu pada fakta keminiman kesempatan dalam perkawinan model ini untuk mewujudkan tujuan tujuan yang di kehendaki syariat (maqashid syariah ) dalam membina rumah tangga ,misalnya ketenangan jiwa ,pengasuan istri dan anak-anak ,perlindungan keluarga secara maksimal, dan pendidikan yang solid .

Catatan ; Ada sebagian kalangan pendukung pendapat ini yang menyatakan bahwa persyaratan nafkah dan tinggal serumah adalah sesuatu yang signifikan .masih menurut mereka ,istri memiliki hak untuk melepaskan secara sukarela

*Pendapat Kedua
Haram sebagai alasan berikut;

1- Perkawinan model ini bertentangan dengan tujuan-tujuan perkawinan
yang bersifat sosial ,psikologis.dan syariat ,seperti pemenuahan rasa kasi sayang ketentraman ,menjaga keturuan dan perawatannya semaksimal mungkin ,pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi akad nikah yang sah (normal ) .selain itu yang menjadi pertimbangan dalam akad nikah adalah tujuan dan subtansinya ,bukan redaksi semata dan kulit luarnya .

2- Ia bertentangan dengan sistem perkawinan yang di tawarkan oleh Syariat dan kaum muslimin pun sebelumnya tidak pernah mengenal model demikian dalam perkawinan mereka .

3- Ia membuat syarat –syarat yang bertentangan dengan substansi akad .

4-Selain itu ,ia rentan menjadi pintu gerbang kebobrokan dan kerusak.karena ia menganggap remeh nilai mahar ,suami tidak mengemban tanggung jawab keluarga ,dan seringkali perkawinan ini di lakukan secara sirri ( rahasia ),atau tanpa kehadiran wali ( keluarga ).

*Pendapat Ketiga
Abstain ( tidak memberikan keputusan hukum atas masalah ini keputusan ini di nukil dari Allamah Ibnu Utsaimin rahimahhullah .

Saya katakan (SI);
Pendapat yang rajih adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisian adalah pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri ,serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad, sudah di jelaskan di atas bahwa sayarat akad nikah memiliki 3 kategori ;
(1) syarat –syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan tujuan syariat
(2) syarat –syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan hukum (kententuan allah )
(3) syarat –syarat yang tidak di perintahkan maupun dilarang oleh allah dan persyaratannya mengandung unsur kemasalahatan bagi salah satu pihak .

Persyaratan pengguguran nafkah ,ketentraman ,dan kewajiban sejenis yang di tetapkan syariat atas suami sermasuk syarat-syarat ilegal (batal) dan merujuk pada pendapat yang kami rajih dan dalam kasus akad yang di sertai syarat ilegal 261 [Lihat Bab Pengajuan Persyaratan Dalam Akad Nikah sebelumnya] ,maka penulis katakan ;akad nikah model ini tetap sah dan perkawinannya pun legal namun syaratnya gugur ,dengan demikian ,perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syariat berupa penhalalan seggama,kepastian nasab ,kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami ) .dalam hal ini ,istri berhak menuntut,namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat ,sebab itu merupakan hak nya .

Hanya saja .perkawinan model ini tidak aman dari bahaya ,sehingga ia di makruhkan dan tidak di perluas prakteknya ,dan ini merupakan pendapat kompromis dalam menghukumin nikah misyar .wallahu a’lam.

Status Hukum Negara Nikah Misyar

Hukum. Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 UU.No.1 1974 tentang perkawinan. dan seperti uraian di atas ada dalil yang sah. ( Hadist -SI) tentang hal ini.

Dan bolehnya kedua mempelai membuat perjanjian perkawinan lain ( seperti nikah misyar ini-SI) yang tidak bertentanganndengan hukum Islam. Pasal 45 angka 2 Kompilasi hukum Islam.

Hanya saja untukmkepastian hukum dan mencegah fitnah perjanjian terkait nikah misyar harusnya di buat secara tertulis dihadapan pejabat dan notaris setempat. —

Oleh Sukpandiar Idris SH (SI)
Dari Perum.Telaga sakinah Cikarang Barat.AHSI, Advokat.HP.0811195824

Sumber : Kitab Shahih Fiqih Sunnah ,Jilid 3,hal : 246Penerbit : Pustaka AzzamPengarang : Syaikh AbuMalik Kamal bin As-Sayyid SalimKitab ini DiTahqiq oleh : Syaikh Nashirudin Al AlBaniSyaikh Abdul Aziz bin BazSyaikh Muhammad bin Shalil Al Utsaimin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s